Tahun Ajaran Baru: Kala Pendidikan Berubah Jadi Beban

Oleh: Syafitri S.Pd*) 

IndonesiaNeo, OPINI - Memasuki tahun ajaran baru, suasana seharusnya riuh oleh tawa anak-anak dan semangat baru. Tapi yang terdengar justru tarikan napas panjang orang tua. 

Di warung, di grup WA, di depan sekolah. Topik pembicaraannya sama: biaya.

Tahun ini tekanannya terasa lebih berat. Harga kebutuhan pokok naik, gelombang PHK belum berhenti, sementara biaya pendidikan terus melonjak. 

Kisah Bu Yus dari Kupang jadi cermin nyata. Suaminya di-PHK dari pabrik. Kini ia berjualan gorengan dan sayur keliling dari pagi sampai sore. "Kita berjuang cari uang, juga berjuang cari sekolah. Pusing," katanya lirih.

Soni juga mengalami hal sama. Ia kehilangan pekerjaan sebagai sopir ekspedisi karena perusahaan memangkas operasional imbas harga BBM naik. Tabungan menipis, tapi daftar kebutuhan sekolah anak justru datang bertubi-tubi.

Di tengah himpitan ekonomi itu, orang tua masih harus bertarung di sistem PPDB. Link pendaftaran dibuka pukul 08.00, dua menit kemudian sudah penuh. Sistem zonasi membuat anak dengan nilai bagus harus rela masuk sekolah jauh, hanya karena alamat KTP tidak sesuai. 

Angkanya pun tidak ramah. Biaya masuk SMA negeri bisa mencapai Rp1,5 juta sampai Rp2 juta untuk "sumbangan pengembangan". Seragam 5 stel SMP harganya Rp1.470.000. Belum lagi buku, LKS, sepatu, tas, dan iuran komite yang kalau ditotal bisa tembus Rp1 juta lagi. 

Dengan kata lain, satu anak masuk sekolah bisa menghabiskan 1-2 kali UMR. Wajar jika tahun ajaran baru yang seharusnya jadi awal harapan, berubah jadi awal utang dan pusing.

Jika kita jujur, masalah ini tidak bisa hanya disalahkan pada "ekonomi lagi susah". Ini soal sistem. Dalam logika kapitalisme hari ini, semua barang dan jasa berjalan di atas prinsip untung-rugi. Termasuk sekolah.

Sekolah negeri berlomba meningkatkan "brand" dengan prestasi dan fasilitas. Sekolah swasta menjual eksklusivitas. Akibatnya, biaya terus naik karena dianggap sebagai "investasi". Orang tua dipaksa berpikir: kalau mau anak sukses, harus masuk sekolah mahal.

Padahal ilmu bukan sepatu atau HP. Ilmu adalah kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan beradab. Ketika ilmu dijual, maka yang terjadi adalah diskriminasi. Yang punya uang bisa masuk sekolah terbaik. Yang tidak punya uang harus menerima sekolah seadanya, atau bahkan berhenti sekolah.

Peran negara hari ini juga sebatas membuat regulasi: zonasi, kurikulum, akreditasi. Tapi soal pembiayaan, negara menyerahkan sepenuhnya ke orang tua dan masyarakat. Konsekuensinya jelas. Sekolah harus cari dana sendiri. Munculah pungutan dengan nama "sumbangan", "iuran", "dana pembangunan". 

Orang tua yang tidak mampu akhirnya tersisih. Bukan karena anaknya bodoh, tapi karena dompetnya tipis.

Ditambah lagi, zonasi yang awalnya bertujuan untuk pemerataan justru menimbulkan masalah baru. Sekolah bagus hanya ada di wilayah tertentu. Orang tua kaya bisa "bermain alamat". Orang tua miskin hanya bisa pasrah. 

Di saat yang sama, PHK dan kenaikan BBM membuat daya beli orang tua anjlok. Jadi bukan hanya sekolahnya yang mahal, tapi kemampuan bayarnya yang makin rendah. Inilah yang membuat jurang antara si kaya dan si miskin makin dalam. Pendidikan bukan lagi jembatan mobilitas sosial, tapi justru tembok pemisah.

Berbeda jauh dengan gambaran hari ini, peradaban Islam pernah mencatat standar tertinggi dalam menjamin pendidikan. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah hak setiap rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Negara diposisikan sebagai raa'in, yaitu pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat.

Pembiayaannya diambil dari Baitul Maal, khususnya dari pos kepemilikan umum seperti kharaj, jizyah, dan hasil tambang. Hasilnya adalah pendidikan gratis, berkualitas, dan bisa diakses siapa saja tanpa membedakan kaya atau miskin.

Sejarah telah membuktikannya. Pada masa Rasulullah SAW, tebusan tawanan Perang Badar bukan berupa uang atau emas. Tapi dengan mengajari 10 orang muslim baca tulis. Dari sini terlihat jelas, ilmu ditempatkan jauh lebih tinggi dari harta.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para guru digaji 15 dinar per bulan langsung dari Baitul Maal. Angka yang sangat layak saat itu. Tujuannya agar guru fokus mendidik, tidak sibuk mencari kerja sampingan.

Sarana dan prasarana pendidikan juga ditanggung negara. Gedung sekolah, laboratorium, hingga perpustakaan. Buktinya, Perpustakaan Baitul Hikmah di masa kejayaan Islam memiliki 1,6 juta judul buku. Para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia digaji negara untuk meneliti dan mengajar. Murid datang, belajar, dan pulang tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Dari sisi kurikulum, asasnya adalah akidah Islam. Tsaqafah Islam diajarkan secara sistematis mulai dari SD hingga SMA agar lahir generasi yang punya identitas dan tujuan hidup yang jelas. Di saat yang sama, ilmu sains, kedokteran, matematika, astronomi, dan teknologi juga dikembangkan sangat maju. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya diarahkan untuk kemaslahatan umat dan peradaban.

Hasilnya, dalam beberapa abad peradaban Islam melahirkan ribuan ilmuwan, rumah sakit, dan universitas yang menjadi rujukan dunia.

Jika kita bandingkan, perbedaannya sangat fundamental. Hari ini pendidikan berstatus komoditas, barang dagangan. Penanggung jawabnya dilempar ke orang tua dan masyarakat. Biayanya mahal dan ditanggung individu. Tujuannya hanya mencetak pekerja dan keuntungan. Aksesnya tergantung uang dan zona.

Sementara dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar rakyat. Penanggung jawabnya adalah negara melalui Baitul Maal. Biayanya gratis dan ditanggung negara. Tujuannya membentuk kepribadian Islam sekaligus melahirkan ahli di bidangnya. Aksesnya merata untuk semua warga.

Realitanya, keluhan Bu Yus dan Soni bukan kasus tunggal. Ada jutaan orang tua lain yang mengalami hal sama tapi tidak bersuara. Mereka diam, meminjam ke sana kemari, atau akhirnya menyuruh anaknya bekerja.

Jika kita terus bertahan dengan sistem ini, maka 10-20 tahun ke depan kita akan panen generasi yang terbelah. Yang kaya makin pintar karena akses pendidikan terbaik. Yang miskin makin tertinggal karena bahkan untuk sekolah dasar saja kesulitan.

Tahun ajaran baru seharusnya disambut dengan sukacita. Bukan dengan air mata dan surat utang. Sudah saatnya kita berani bertanya ulang: pendidikan ini mau kita arahkan kemana?

Apakah kita ridho pendidikan terus jadi barang dagangan, di mana hanya yang berduit yang bisa tersenyum di hari pertama sekolah? Atau kita mau menuntut agar negara kembali pada fungsinya: mengurus rakyat, termasuk mengurus pendidikan mereka sampai tuntas dan gratis?

Karena anak-anak kita hari ini adalah dokter, insinyur, guru, dan pemimpin di masa depan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Bukan pendidikan termahal. Dan pendidikan terbaik hanya bisa lahir ketika negara hadir, bukan hanya mengatur, tapi juga menjamin.

Wallahu a'lam.[]

*) Pegiat Literasi