Pengangguran Massal Sarjana, Ada Apa?

Oleh: Suswanti*) 

IndonesiaNeo, OPINI - Dilansir kompas.com, Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 mencatat 1.033.182 lulusan sarjana terapan, S-1, S-2, hingga S-3 masih menganggur. Proporsinya mencapai 14,31 persen, naik dari 12,12 persen pada Agustus 2025, dan terus meningkat sejak 2022.

Data ini memicu kecemasan mahasiswa di Bandung pada Jumat (7/8/2026). Mereka menagih janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kecemasan itu beralasan. Pemandangan jobfair yang dipadati ribuan pencari kerja hingga berdesak-desakan, bahkan orang tua ikut mengantar dan menunggu, kini menjadi pemandangan yang menyedihkan sekaligus memprihatinkan.

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pekerjaan

Ada paradoks yang menyakitkan di sini. Angka pertumbuhan ekonomi tercatat naik, tetapi tidak diikuti penciptaan lapangan kerja. Justru sebaliknya, PHK makin meluas di mana-mana.

Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dinilai belum menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi lulusan. Lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak sebanding dengan ledakan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun.

Yang paling menanggung bebannya adalah para sarjana yang telah belajar bertahun-tahun dengan harapan masa depan yang layak, dan para orang tua yang telah mengorbankan harta dan tenaga demi pendidikan anaknya.

Ini bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah puncak dari krisis yang dibiarkan menumpuk.

Akarnya: Ekonomi untuk Pemodal, Bukan untuk Rakyat

Akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi diukur dari akumulasi modal di tangan segelintir pemilik modal, bukan dari kesejahteraan riil setiap individu rakyat.

Karena itu, PHK menjadi hal yang wajar. Bagi pemodal, membuang pekerja adalah cara termudah menjaga keuntungan tetap tinggi. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa saja yang membebani pekerjanya di luar kemampuannya, maka ia bersamanya di neraka." (HR. Thabrani).

Negara pun melepaskan tanggung jawabnya. Penciptaan lapangan kerja diserahkan sepenuhnya kepada pasar dan swasta, sementara negara hanya menjadi penonton. Padahal Rasulullah ﷺ menegaskan: "Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu." (HR. Bukhari & Muslim).

Lebih menyakitkan lagi, kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat — minyak, gas, tambang, hutan — justru dikuasai korporasi swasta dan asing atas nama investasi. Jika sektor strategis ini dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, ia saja sudah mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Namun kini kekayaannya dinikmati segelintir orang, sementara rakyatnya dibiarkan berdesak-desakan mencari pekerjaan yang nyaris tak ada.

Allah SWT telah mengingatkan dalam QS. Al-A'raf ayat 85 agar jangan mengurangi hak-hak manusia dan jangan berbuat kerusakan di bumi.

Islam Menjamin, Bukan Sekadar Menumbuhkan

Berbeda jauh dengan kapitalisme, Islam tidak menjadikan angka pertumbuhan sebagai ukuran keberhasilan, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu.

Negara dalam sistem Khilafah memikul tanggung jawab penuh menjamin nafkah rakyatnya, termasuk menyediakan pekerjaan yang layak. Rasulullah ﷺ bersabda: "Kaum muslimin itu setara... dan setiap orang berhak mendapatkan nafkah yang layak." (HR. Muslim).

Selama ukuran keberhasilan adalah akumulasi modal dan negara menyerahkan nasib rakyat kepada pasar, maka jutaan sarjana menganggur akan terus bertambah. Satu juta sarjana yang menganggur hari ini adalah teguran keras: sistem ini telah gagal, dan solusinya hanya bisa datang dari sistem yang menjamin rakyat, bukan yang melayani pemodal.

Wallahu a’lam bishawab.[]

*) Pegiat Literasi