Satu Juta Sarjana Menganggur, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Oleh: Yuyun Maslukhah, S.Sn*)

IndonesiaNeo, OPINI - Saat ini, gelar saarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman penangguran.

Pengangguran sarjana menembus 1 juta orang, ditengah pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusan. 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Skitar 14, 31 persen atau 1.033.1282 orang diantaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana S-1, S-2 bahkan S-3 (kompas.id, 07-08-2026).

Mahasiswa menagih janji 19 Juta lapangan pekerjaan. Program MBG dan KDMP juga dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi.

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan naik sekitar 5,4 persen pada 2026, namun tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding, bahkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin meluas. Data Kementrian Ketenagakerjaan menunukkan 15.425 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam Januari-April 2026, meningkat sekitar 84 persen (kompas.com, 04-08-2026).

Dampak dari situasi ini adalah Job Fair Kota Depok 2026 di Depok Town Square, Selasa 4 Agustus dipenuhi pencari kerja, pemandangan yang tak kalah mencuri perhatian, sejumlah orangtua harus mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan dengan harapan sang anak segera memperoleh pekerjaan setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (kompas.com, 06-08-2026).

Akar Persoalannya Terletak pada Sistem Kapitalisme itu Sendiri.

Dalam sistem Kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu.

PHK dan gelombang pengangguran dibiarkan berlarut-larut, karena dalam Kapitalisme, keuntungan pemilik modal senantiasa lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup para pekerja.

Dalam sistem kapitalisme, negara menyerahkan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Sementara posisi negara sendiri, hanya sebatas sebagai regulator yang mengawal jalannya sistem tersebut.

Kapitalisme juga membiarkan kepemilikan umum seperti sumber daya alam (SDA), tambang, dan energi dikuasai korporasi swasta/asing demi investasi, padahal seandainya dikelola negara untuk kepentingan rakyat, sektor-sektor strategis ini berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Islam Punya Solusi

Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme atau tumpukan akumulasi modal semata.

Negara Islam (Khilafah) bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan, sementara syariat hadir mengatur hubungan kerja secara adil sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

Pemimpin dalam Negara Khilafah berperan sebagai raa’in dengan membuka lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan, mengembangkan sektor-sektor industri strategis, serta memfasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi rakyatnya.

Adapun, sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Melalui prinsip ini, Negara Khilafah mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Rasulullah bersabda, “Imam atau penguasa adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari).

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dan (kekuasaan)nya.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).

Dari kedua hadis tersebut, menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada syara’. Sosok pemimpin dengan ketakwaannya kepada Allah menjadikan ia mampu bertanggungjawab atas rakyatnya.

Namun demikian, seluruh konsep ideal ini tidak akan pernah terwujud selama sistem Kapitalisme masih menjadi asas pengaturan kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin, mengharapkan keadilan ekonomi lahir dari sistem yang sejak akarnya dirancang untuk melayani pemilik modal, bukan kepentingan rakyat? Maka, umat hari ini, bukan sekadar menuntut perbaikan di sana-sini, melaina menyadari bahwa persoalan ini menuntut perubahan fundamental (meninggalkan sistem Kapitalisme secara menyeluruh dan menggantinya dengan sistem Islam) yang insyaAllah mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan hakiki.

Wallahu a’lam bishawab.[]

*) Pegiat Literasi